Berita Kreatif, Bandar Lampung
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut positif langkah pemerintah daerah yang memberikan perhatian serius terhadap pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Syukron, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi dunia pendidikan sekaligus menjawab harapan panjang para guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kepastian status.
“Alhamdulillah, ini adalah kabar baik. Bukan hanya bagi guru honorer, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang peduli terhadap masa depan pendidikan,” ujar Syukron, Rabu (28/1).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung itu menegaskan, guru memiliki peran strategis dan fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah dan bangsa.
“Guru adalah pihak yang jasanya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menghargai guru berarti menghargai masa depan bangsa,” tegasnya.
Syukron yang akrab disapa Ustadz Syukron juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Gubernur Lampung atas komitmen dan keberpihakan terhadap sektor pendidikan, khususnya dalam memperjuangkan nasib tenaga pendidik non-ASN.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian dan komitmennya terhadap kesejahteraan guru. Ini langkah konkret yang patut diapresiasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Syukron sempat menyoroti kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, terutama di kalangan guru honorer yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Meski demikian, Syukron menegaskan dirinya memahami bahwa pengangkatan petugas SPPG merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam program strategis nasional.
“Saya memahami kebijakan ini bertujuan memperkuat pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal,” katanya.
Namun, ia menilai kecepatan pengangkatan petugas SPPG sangat kontras dengan proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK yang selama ini berjalan lamban.
“Program MBG itu penting dan baik. Tapi jangan sampai menutup mata terhadap sektor yang jauh lebih mendesak dan fundamental, yaitu pendidikan,” tandas Syukron.
Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar tidak menimbulkan ketimpangan, sekaligus memastikan keadilan bagi para pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan sumber daya manusia.(*)
Komentar