Berita kreatif, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung terus memacu pengembangan kawasan kedelai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan tersebut. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya untuk komoditas kedelai yang hingga kini pasokannya masih dominan berasal dari luar negeri alia impor.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengungkapkan hampir seluruh kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor, terutama dari Amerika Serikat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah penghasil pangan seperti Lampung untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
Menurut Elvira, Provinsi Lampung memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan kawasan kedelai. Dia menilai salah satu wilayah yang sangat potensial berada di kawasan Way Pisang dengan luas mencapai sekitar 3.000 hektare. Harapannya lahan tersebut dapat menjadi sentra produksi kedelai baru apabila pengelolaannya secara optimal dan berkelanjutan.
Meski demikian, Elvira mengakui budi daya kedelai tidak semudah tanaman pangan lainnya seperti padi atau jagung. Oleh karena itu, pengembangan kawasan kedelai membutuhkan perencanaan yang matang serta pendampingan intensif bagi petani agar hasilnya nanti sesuai dengan harapan.
“Kita tidak bisa melepas begitu saja pengembangan ini, mulai dari penetapan calon petani dan calon lokasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga pendampingan teknis budi daya harus berlangsung secara intensif,” ujar Elvira.
Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, Pemprov Lampung berencana meniru model pengembangan kedelai yang berhasil di Lampung Utara. Program tersebut terlaksana di lahan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dan mampu menghasilkan panen kedelai yang cukup baik.
Ke depan, pengembangan kawasan kedelai juga pihaknya akan kolaborasikan dengan berbagai skema, termasuk perhutanan sosial. Selain itu, pemerintah daerah akan melibatkan tenaga ahli guna memastikan produktivitas dan kualitas hasil panen tetap terjaga.
Tidak hanya fokus pada aspek teknis budi daya, Pemprov Lampung juga menyiapkan perlindungan ekonomi bagi para petani. Skema jaminan harga, akses permodalan, serta kepastian pasar melalui penetapan off-taker tengah Pemprov rumuskan agar petani memiliki kepastian usaha dan tidak rugi saat panen.
“Yang terpenting petani mendapatkan kepastian, baik dari sisi harga maupun pasar. Ini yang sedang kami siapkan agar pengembangan kedelai benar-benar memberi manfaat,” ujar Elvira. (*)
Komentar