oleh

Ariesman Akbar: Guru Harus Aman Saat Mendidik, Raperda Perlindungan Guru Jangan Mandek!

Beritakreatif.com, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, M. Ariesman Akbar, mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru segera dibahas secara intensif hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Payung hukum ini dinilai krusial untuk mengakhiri keraguan para pendidik dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah.

Dorongan tersebut mengemuka usai rapat pembahasan Raperda antara Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Ruang Lobby DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, regulasi daerah ini sudah berada di titik nadir urgensi demi menyelamatkan marwah serta keselamatan profesi guru di ruang-ruang kelas.

“Kami mendorong penuh usulan Raperda Perlindungan Guru ini. Jangan hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi harus segera ditindaklanjuti sampai disahkan,” ujar politisi muda tersebut.

Menurutnya, ketiadaan payung hukum tingkat lokal kerap membuat tenaga pendidik berada di posisi serba salah.

Banyak guru masih merasa ragu, bahkan takut, ketika harus mengambil tindakan tegas demi mendisiplinkan siswa akibat bayang-bayang ancaman hukum.

Kondisi psikologis semacam ini, kata dia, berpotensi mereduksi efektivitas pembentukan karakter anak didik.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kehadiran Raperda ini bukan bertujuan untuk mengistimewakan guru atau menjadikan mereka kebal terhadap hukum.

Substansi regulasi justru diarahkan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas, perlindungan profesi, serta jaminan keselamatan kerja yang terukur.

“Perlindungan ini bukan untuk membuat guru kebal hukum, tetapi untuk memberikan rasa aman agar guru dapat mendidik sesuai kode etik dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, kesejahteraan dan rasa aman mental guru harus diprioritaskan jika Kota Bandar Lampung ingin mendongkrak kualitas sumber daya manusianya.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru tidak dilindungi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Karena itu, usulan ini harus kita dorong penuh,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk berperan aktif menyumbangkan masukan substantif.

Sinergi ini diharapkan mampu membedah persoalan riil di lapangan sehingga produk hukum yang lahir tidak sekadar menjadi macan kertas di atas meja birokrasi.

“Kami ingin Raperda ini bukan hanya sekadar regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh guru-guru kita,” pungkasnya.

Menanggapi desakan tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyambut baik inisiatif legislatif ini.

Dinas menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal dan merumuskan setiap pasal dalam Raperda Perlindungan Guru agar selaras dengan koridor hukum nasional maupun kebutuhan lokal.

Dengan komitmen kuat dari Akbar Golkar bersama Komisi IV DPRD Bandar Lampung dan jajaran eksekutif, babak baru perlindungan profesi guru di Kota Tapis Berseri kini tinggal menunggu realisasi nyata di meja paripurna.(WB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *