–Harus Diselesaikan Secara Komperhensif. Semua Pihak
Berita Kreatif. Com
Bandar Lampung- Kolaborasi jadi kunci penanganan banjir Bandar Lampung. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan, Selasa (28/4/2026) di kampus IIB Darmajaya.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengakui pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan banjir.
“Kalau kita kerja sendiri tidak bisa jalan. Harus ada dukungan semua pihak. Jangan hanya kami yang disalahkan, karena kami juga sedang mencari solusi,” ujar Eva.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Lampung Ary Meizary menegaskan bahwa persoalan banjir tak bisa lagi ditangani secara parsial.
“Banjir ini harus diselesaikan secara komprehensif dan bersama-sama, melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Dari sisi lingkungan, Direktur WALHI Lampung Irfan Tri Musri menyoroti pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menekan risiko banjir.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Sementara itu, Kepala BBWS Mesuji-Sekampung Elroy Koyari menjelaskan bahwa penanganan sistem irigasi dan aliran sungai merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ada bagian yang menjadi kewenangan kami, tapi ada juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Di sinilah pentingnya kolaborasi,” jelasnya.
Keterlibatan akademisi dari berbagai perguruan tinggi seperti IIB Darmajaya, ITERA, Universitas Lampung (Unila), hingga Universitas Bandar Lampung (UBL) juga menjadi perhatian.
Peran kampus dinilai penting dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan data ilmiah.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menegaskan bahwa banjir di Bandar Lampung merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor.
Mulai dari curah hujan tinggi, kapasitas drainase yang belum optimal, penyempitan sungai, hingga alih fungsi lahan dan persoalan tata ruang.
“Banjir bukan sekadar persoalan musim, tetapi tantangan pembangunan yang harus ditangani secara terencana dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi serta menurunkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung mendorong normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase terpadu, rehabilitasi jaringan air, pengendalian tata ruang, serta peningkatan koordinasi lintas wilayah.
“Edukasi masyarakat juga penting. Penanganan banjir harus berbasis data dan melibatkan berbagai disiplin ilmu,” pungkasnya.
FGD ini menegaskan bahwa solusi banjir di Bandar Lampung membutuhkan roadmap besar yang terintegrasi, berkelanjutan, serta melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat.(*/WB)
Komentar