Berita Kreatif.com
Bandar Lampung – Pengamat Ekonomi dan Keuangan UIN Raden Intan Lampung, Suhendar, menilai Provinsi Lampung memiliki peluang besar mengembangkan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau di masa depan.
Menurut dosen ekonomi ini, dunia saat ini tengah mengalami perubahan besar dalam arah ekonomi global.
Jika dahulu negara-negara berlomba menguasai minyak, batu bara, dan sumber daya tambang, kini dunia mulai bergerak menuju ekonomi hijau dan rendah karbon.
Ia mengatakan, isu lingkungan kini tidak lagi dipandang sekadar persoalan konservasi, tetapi telah berubah menjadi instrumen ekonomi, investasi, bahkan kekuatan geopolitik baru dunia.
“Perdagangan karbon, pajak karbon, green bond, dan green sukuk sekarang mulai menjadi perhatian serius banyak negara, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Suhendar menjelaskan, Indonesia sendiri telah memulai langkah menuju ekonomi hijau melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 serta peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon pada 2023.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tanda bahwa karbon kini memiliki nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan secara legal melalui mekanisme pasar karbon nasional maupun internasional.
Ia menjelaskan, yang diperdagangkan dalam bursa karbon bukan asap atau udara, melainkan sertifikat pengurangan emisi karbon yang telah diverifikasi.
“Ketika suatu wilayah, perusahaan, atau proyek berhasil mengurangi emisi atau menjaga kawasan penyerap karbon seperti hutan dan mangrove, maka pengurangan emisi tersebut dihitung dan dikonversi menjadi kredit karbon,” katanya.
Dalam sistem perdagangan karbon internasional, satu kredit karbon umumnya setara dengan satu ton emisi karbon yang berhasil dikurangi atau diserap.
Menurut Suhendar, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Lampung untuk masuk dalam rantai ekonomi hijau nasional karena memiliki kawasan pesisir, mangrove, perkebunan, pertanian, dan kehutanan yang berpotensi menjadi sumber kredit karbon.
Ia mengatakan, kawasan mangrove pesisir Lampung memiliki nilai strategis karena termasuk salah satu penyerap karbon paling efektif di dunia.
“Selama ini pohon dianggap bernilai ketika ditebang. Dalam ekonomi karbon justru pohon memiliki nilai ekonomi ketika tetap hidup karena menyerap karbon dunia,” ujarnya.
Selain perdagangan karbon, Dr. Suhendar menilai Lampung juga memiliki peluang besar mengembangkan instrumen pembiayaan hijau seperti green bond dan terutama green sukuk.
Menurutnya, green sukuk merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi.
Instrumen tersebut dapat digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti rehabilitasi mangrove, energi terbarukan, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hijau, hingga pengembangan pertanian berkelanjutan.
“Green sukuk sangat potensial dikembangkan di Lampung karena daerah ini memiliki basis ekonomi syariah yang cukup kuat serta potensi sumber daya alam yang mendukung pengembangan ekonomi hijau,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan investasi global tidak hanya melihat keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, daerah yang mampu menjaga lingkungan justru akan lebih mudah menarik investasi dunia.
Namun demikian, ia mengingatkan agar perdagangan karbon maupun pengembangan green sukuk tidak hanya menjadi proyek bisnis elite atau korporasi besar.
Menurutnya, masyarakat sekitar hutan, petani, nelayan, dan komunitas lokal harus menjadi bagian utama penerima manfaat ekonomi hijau tersebut.
“Jangan sampai perdagangan karbon hanya menjadi bisnis global yang menguntungkan investor besar sementara masyarakat daerah hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri,” tegasnya.
Suhendar juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengurangan emisi dan perilaku ramah lingkungan.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus aktif memberikan pemahaman bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi jangka panjang.
“Pengurangan emisi bisa dimulai dari langkah sederhana seperti pengelolaan sampah, penghijauan, efisiensi energi, dan menjaga kawasan hijau,” jelasnya.
Ia berharap Lampung tidak hanya dikenal sebagai daerah agraris, tetapi juga mampu membangun identitas baru sebagai pusat ekonomi hijau dan keuangan hijau berbasis sumber daya alam berkelanjutan.
“Di masa depan, daerah yang mampu menjaga lingkungan justru akan menjadi daerah yang paling bernilai secara ekonomi,” pungkasnya. (Zul)
Komentar