Beritakreativ.com, Bandar Lampung – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 01 Oktober diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial tahunan. Nilai-nilai luhur Pancasila dinilai harus hadir secara nyata dalam setiap proses pengambilan keputusan, pembentukan peraturan daerah, hingga penyusunan anggaran pembangunan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, saat dikonfirmasi pada Kamis (01/10/2026).
Menurut Asroni, Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum penting untuk mengingatkan jajaran legislatif dan eksekutif bahwa seluruh kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Bagi kami di DPRD, momentum ini harus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik dan produk legislasi harus memiliki orientasi yang jelas kepada kepentingan masyarakat. Pancasila harus menjadi kompas moral dan substansi dalam legislasi serta penganggaran daerah,” kata Asroni.
Ia mencontohkan, perwujudan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus tecermin dari keberpihakan anggaran daerah pada sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Sementara itu, penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut jaminan agar tidak ada warga Bandar Lampung yang kehilangan hak atas pelayanan dasar hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan dengan semangat Pancasila: kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama. Peraturan daerah jangan hanya baik secara normatif, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret masyarakat,” tegasnya.
Selain fokus pada kebijakan publik, Asroni juga menyoroti tantangan pembumian nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda yang hidup di era keterbukaan informasi digital.
Menurutnya, arus informasi yang begitu cepat berpotensi membawa dampak negatif, seperti maraknya intoleransi, perundungan (bullying), ujaran kebencian, hingga disinformasi.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menilai pola penanaman nilai Pancasila kepada generasi muda tidak bisa lagi hanya mengandalkan hafalan teks semata.
“Membumikan Pancasila kepada generasi muda tidak cukup dengan meminta mereka menghafalkan lima sila. Yang lebih penting adalah membuat mereka mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Guna mendukung hal itu, DPRD Bandar Lampung mendorong penguatan kebijakan di bidang pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, serta penyediaan ruang-ruang dialog bagi anak muda.
Ia menekankan agar anak muda tidak hanya dijadikan objek kebijakan, tetapi diberi ruang sebagai subjek pembangunan yang aktif menyampaikan gagasan.
“Pancasila akan kuat bukan karena sering kita ucapkan, tetapi karena nilai-nilainya benar-benar kita praktikkan di sekolah, kampus, ruang publik, hingga ruang digital. Pancasila jangan berhenti di dinding kantor dan teks peraturan. Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Asroni.(Rls/WB)
Komentar