Beritakreatif.com, Bandar Lampung – Pengadaan paket Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 mendapatkan sorotan.
Pasalnya, proyek bernilai Rp763.860.000 yang dimenangkan penyedia CITRA DIAKONI menyisakan sejumlah tanda tanya serius, mulai dari komponen perlindungan jaminan sosial tenaga kerja hingga transparansi negosiasi harga.
Oleh karena itu, dua persoalan krusial tersebut kini memunculkan pertanyaan besar terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan DKP Provinsi Lampung. Terlebih, anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat melalui APBD.
Informasi dan penelusuran terhadap produk E-Katalog milik penyedia, tim media tidak menemukan pencantuman komponen jaminan BPJS Ketenagakerjaan dalam penawaran jasa pelayanan umum tersebut.
Temuan ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, pekerjaan yang melibatkan tenaga pelayanan umum semestinya memperhatikan aspek perlindungan dan keselamatan pekerja, termasuk kejelasan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pertanyaannya, apakah seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan dalam paket tersebut telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan? Jika sudah, di mana komponen pembiayaan dan bukti kepesertaannya tercantum dalam dokumen pengadaan?.
Jangan sampai pemerintah justru menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk jasa tenaga kerja, tetapi aspek perlindungan terhadap pekerjanya tidak dijelaskan secara transparan.
-NILAI KONTRAK SAMA PERSIS DENGAN PAGU, NEGOSIASI DIPERTANYAKAN?
Sorotan berikutnya mengarah pada nilai kontrak pengadaan yang tercatat sebesar Rp763.860.000. Angka tersebut persis sama dengan pagu anggaran yang disediakan DKP Provinsi Lampung.
Kesamaan nominal hingga angka terakhir ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses negosiasi harga benar-benar dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dalam mekanisme pengadaan melalui E-Katalog, proses negosiasi harga menjadi bagian penting untuk memastikan pemerintah memperoleh harga terbaik dan penggunaan anggaran berjalan efisien.
Jika harga kontrak akhirnya sama persis dengan pagu, publik tentu berhak mengetahui bagaimana proses negosiasi berlangsung.
Apakah PPK telah melakukan negosiasi secara substansial? Apakah pernah ada penurunan harga dari penawaran awal? Berapa nilai penawaran sebelum negosiasi dan apa dasar penetapan harga akhirnya?.
Perlu ditegaskan, kesamaan nilai kontrak dengan pagu bukan dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, kondisi tersebut patut dijelaskan secara terbuka melalui dokumen negosiasi dan proses penetapan harga.
-KEPALA DKP DAN PPK HARUS BUKA SUARA
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penjelasan normatif. Kepala DKP Provinsi Lampung selaku pimpinan perangkat daerah perlu memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, sementara PPK harus mampu mempertanggungjawabkan proses pemilihan penyedia, negosiasi harga, hingga pemenuhan kewajiban perlindungan tenaga kerja.
Setidaknya ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada publik:
1. Apakah seluruh pekerja dalam paket senilai Rp763.860.000 tersebut telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan?
2. Apakah komponen iuran BPJS telah diperhitungkan dalam struktur biaya pengadaan?
3. Siapa PPK yang bertanggung jawab atas paket pekerjaan tersebut?
4. Apakah terdapat dokumen negosiasi harga antara PPK dan CITRA DIAKONI?
5. Mengapa nilai kontrak yang disepakati sama persis dengan pagu anggaran?
6. Apakah DKP telah melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran harga dan pemenuhan seluruh persyaratan penyedia?
Transparansi menjadi keharusan, terlebih pengadaan tersebut menggunakan uang negara. Masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat sekaligus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, tim media masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari Kepala DKP Provinsi Lampung, PPK paket pengadaan, serta pimpinan CITRA DIAKONI terkait temuan tersebut.
Klarifikasi dan penjelasan dari seluruh pihak terkait akan menjadi bagian penting untuk memastikan apakah pengadaan ini telah berjalan sesuai aturan atau justru menyisakan persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat pengawasan internal pemerintah maupun lembaga berwenang.
Uang APBD bukan uang pribadi. Setiap proses pengadaannya harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Timred, WB/Zul)
Komentar