Oleh: Dr. Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt. ChFA. (Pengamat Ekonomi dan Keuangan dari UIN Raden Intan Lampung)
Berita Kreatif.Com
Di tengah tren kenaikan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini tentu menimbulkan beragam respons di masyarakat. Namun jika dilihat lebih dalam, langkah tersebut bukan sekadar kebijakan populis, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Perlu dipahami bahwa BBM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian. Kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Dampak lanjutan yang paling terasa adalah meningkatnya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, agar tidak semakin terbebani oleh tekanan ekonomi global. Pemerintah tampak berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan konsumsi masyarakat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun demikian, kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi. Selisih antara harga pasar dan harga jual BBM harus ditanggung melalui subsidi atau kompensasi, termasuk kepada PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara di sektor energi. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai quasi fiscal policy, yaitu beban fiskal yang tidak sepenuhnya terlihat dalam APBN, tetapi tetap menjadi tanggungan negara secara tidak langsung.
Artinya, pemerintah saat ini sedang mengambil pilihan rasional: menahan tekanan sosial di masyarakat dengan konsekuensi meningkatnya tekanan fiskal. Pilihan ini dapat dipahami, mengingat dampak sosial dari kenaikan BBM cenderung lebih cepat dan luas dibandingkan risiko fiskal yang relatif masih bisa dikelola.
Selain itu, keputusan tidak menaikkan harga BBM juga menunjukkan adanya pertimbangan waktu (timing) yang matang. Pemerintah tampaknya menunggu momentum yang lebih tepat, baik dari sisi kondisi ekonomi maupun daya beli masyarakat, sebelum mengambil kebijakan penyesuaian harga.
Meski patut diapresiasi, kebijakan ini tetap perlu diikuti dengan langkah-langkah perbaikan ke depan. Pertama, subsidi BBM harus semakin tepat sasaran agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Kedua, transparansi pengelolaan subsidi dan kompensasi perlu ditingkatkan agar publik memahami kondisi yang sebenarnya. Ketiga, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan dan penguatan program biodiesel.
Selain itu, reformasi di sektor energi juga menjadi penting, seperti peningkatan efisiensi distribusi dan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, kebijakan stabilisasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan.
Pada akhirnya, keputusan pemerintah menahan harga BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia merupakan langkah strategis yang layak diapresiasi. Namun, kebijakan ini juga harus diiringi dengan perbaikan struktural agar tidak menjadi beban di masa depan.
Keseimbangan antara menjaga stabilitas ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan keadilan sosial menjadi kunci utama. Di sinilah pemerintah dituntut untuk terus adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa. (*)
Komentar