Beritakreatif.com, Bandar Lampung -Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung tengah melakukan investigasi terkait kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja perempuan setelah tertabrak forklift saat kendaraan tersebut mengangkut muatan lada.
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Provinsi Lampung, Andi Gumanti, mengatakan pihaknya menerima laporan kecelakaan kerja tersebut dari pihak perusahaan pada Rabu sekitar pukul 12.00 WIB.
Setelah menerima laporan, Disnaker langsung berkoordinasi dengan pimpinan untuk menerbitkan surat perintah tugas dan menerjunkan petugas pengawas ke lokasi kejadian guna memastikan kronologi serta penyebab kecelakaan.
“Setelah mendapat laporan, kami melaporkan kepada pimpinan untuk mengeluarkan surat perintah tugas datang ke lokasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat kami tiba, pihak kepolisian juga sedang melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap kecelakaan tersebut,” ujarnya, Senin (09/11/2026).
Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun petugas di lapangan, kecelakaan bermula ketika seorang pengemudi forklift sedang mengangkut muatan lada. Namun, dalam proses tersebut, forklift yang dikemudikan operator menabrak seorang pekerja perempuan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Disnaker Lampung melakukan sejumlah pemeriksaan, mulai dari memastikan waktu kejadian, identitas korban, hingga pihak yang mengoperasikan forklift.
Petugas juga mendalami status hubungan kerja korban, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta kelengkapan perizinan dan lisensi operator forklift yang digunakan dalam aktivitas perusahaan.
“Kami memastikan siapa korbannya, siapa yang mengemudikan forklift, apakah operator tersebut sudah memiliki lisensi, serta bagaimana status korban sebagai pekerja dan apakah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pimpinan perusahaan untuk dimintai keterangan. Namun, pimpinan perusahaan belum dapat memenuhi panggilan karena masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian.
Sebagai gantinya, perusahaan diwakili oleh ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk berkomunikasi dan memberikan keterangan kepada pengawas ketenagakerjaan.
“Meski demikian, proses investigasi Disnaker masih terus berjalan. Petugas masih mengumpulkan sejumlah dokumen dan keterangan tambahan guna memastikan penyebab kecelakaan serta pemenuhan seluruh hak korban,” ungkapnya.
Terkait jaminan sosial, Disnaker memastikan korban merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut diketahui setelah pihaknya mendapatkan kepastian melalui kartu kepesertaan yang dimiliki korban.
Namun, proses pengajuan manfaat jaminan kecelakaan kerja bagi ahli waris masih berlangsung karena terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, termasuk surat keterangan kematian dari rumah sakit dan dokumen yang membuktikan status ahli waris.
“BPJS Ketenagakerjaannya sudah dipastikan karena ada kartu kepesertaan. Namun, untuk proses ahli waris mendapatkan penggantian haknya masih berjalan. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, salah satunya surat keterangan dari rumah sakit bahwa korban telah meninggal dunia,” katanya.
Selain manfaat BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker juga akan memastikan perusahaan memenuhi hak-hak pekerja yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk hak yang berkaitan dengan kompensasi atau pesangon akibat pekerja meninggal dunia.
Ia menegaskan, pihaknya belum dapat menyampaikan kesimpulan akhir terkait penyebab kecelakaan maupun seluruh kewajiban perusahaan karena proses pemeriksaan masih berjalan, termasuk pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.
Ia berharap perusahaan dapat memenuhi seluruh hak korban dan ahli warisnya serta menjadikan peristiwa tersebut sebagai evaluasi serius terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Kami berharap kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. Kemudian, seluruh hak almarhumah harus terpenuhi, baik hak asuransi maupun hak-hak lainnya sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan,” tegasnya.
Menurutnya, keselamatan pekerja harus menjadi perhatian utama setiap perusahaan. Sebab, penerapan standar keselamatan kerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan upaya melindungi nyawa para pekerja.
“Ini menjadi teguran bagi perusahaan agar memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Jangan sampai terjadi kembali. Karena nyawa itu tidak ada harganya, mau ditukar berapa pun tidak ada harganya,” pungkasnya.(WB)
Komentar