Beritakreatif.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menjalani penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman. Penilaian tersebut dilakukan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan kualitas pelayanan pemerintah semakin baik, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penilaian yang dilaksanakan Ombudsman tersebut menyasar empat OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Provinsi Lampung.
“Penilaian tersebut diawali di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan dasar, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan,” ujarnya, Senin (09/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov Lampung bersyukur atas capaian tahun sebelumnya yang berhasil menempati tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik. Karena itu, pihaknya berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada penilaian tahun ini.
Namun, menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari penghargaan atau hasil penilaian, melainkan sejauh mana kualitas pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pak Gubernur tadi sudah berpesan bahwa bukan hanya penilaian dan prestasi, tetapi bagaimana pelayanan publik yang dilaksanakan OPD itu bisa dirasakan masyarakat dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Ia mencontohkan, sejumlah perubahan telah dilakukan di lingkungan Dinas BMBK untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, mulai dari penyediaan meja penerimaan tamu, penataan ruangan dan fasilitas yang dilengkapi penanda, ruang laktasi hingga area bermain anak (playground).
Menurutnya, pembenahan tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang harus dilakukan seluruh OPD. Setiap perangkat daerah juga diminta memiliki komitmen untuk memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pihaknya siap mengikuti proses penilaian Ombudsman, khususnya terkait pelayanan publik di sektor infrastruktur.
Ia menjelaskan, berbagai fasilitas pelayanan telah disiapkan sebagai bentuk pemenuhan standar pelayanan. Namun, ia menegaskan bahwa esensi pelayanan publik bukan sekadar tersedianya fasilitas di kantor, melainkan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Menurut Taufiqullah, masyarakat saat ini semakin kritis dan mudah menyampaikan pengaduan apabila menemukan persoalan di lapangan, termasuk kerusakan jalan, buruknya drainase, hingga kualitas pekerjaan kontraktor yang dinilai tidak sesuai harapan.
“Kalau misalnya kita membangun jalan, tetapi baru selesai dibangun kemudian rusak lagi, masyarakat sekarang bisa langsung menyampaikan pengaduan kepada kita. Karena itu, kami berupaya merespons setiap laporan yang masuk,” jelasnya, Senin (09/11/2026).
Ia menyebutkan, Dinas BMBK menyediakan sejumlah saluran pengaduan, di antaranya melalui layanan SP4N-LAPOR!, aplikasi Lampung In, serta media sosial seperti Instagram dan TikTok.
Dari sejumlah kanal tersebut, laporan maupun komentar masyarakat paling banyak ditemukan melalui media sosial. Pihaknya mengaku aktif memantau berbagai masukan yang disampaikan masyarakat, kemudian menindaklanjutinya sesuai persoalan yang dilaporkan.
“Biasanya banyak melalui Instagram dan TikTok. Apa yang disampaikan masyarakat, termasuk terkait kondisi jalan maupun drainase, kami lihat satu per satu dan langsung kami respons,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui penilaian Ombudsman dan pembenahan yang terus dilakukan, kualitas pelayanan Dinas BMBK maupun OPD lainnya di lingkungan Pemprov Lampung semakin meningkat.
Dengan demikian, penilaian pelayanan publik tidak hanya menjadi agenda evaluasi tahunan atau upaya mempertahankan prestasi nasional, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan pemerintah yang lebih responsif, mudah diakses, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“BMBK Provinsi Lampung juga akan mendengarkan dan silahkan melaporkan keakun sosmed BMBK Provinsi Lampung, Di Instagram, Tiktok, dan lainnya. Kami siap menerima langsung laporan masyarakat dan akan segera kami tinjau, kamu laksanakan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan dan lainnya,” ungkapnya.(W
Komentar