Beritakreatif.com, Bandar Lampung – Polemik sengketa tanah di Kelurahan Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, kian menjadi perhatian masyarakat. Belum adanya kepastian penerbitan dokumen sporadik milik 31 warga hingga lambannya penanganan enam laporan polisi menjadi persoalan yang kembali mencuat dalam musyawarah bersama warga dan sejumlah pihak terkait, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan yang diinisiasi Forum Komunikasi Gotong Royong (Forsi Goro) tersebut digelar di Auditorium SD Azzahra. Hadir dalam kegiatan itu Lurah Gotong Royong Juandiansah, Kapolsek Tanjung Karang Barat (TKB) AKP Martoyo, perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta puluhan warga setempat.
Ketua Forsi Goro, Hj. Elti Yunani, mengatakan musyawarah tersebut digelar untuk mencari kejelasan atas sejumlah persoalan yang hingga kini belum menemukan titik terang, terutama terkait 31 permohonan dokumen sporadik milik warga yang belum dapat diterbitkan pihak kelurahan.
Menurut Elti, tertundanya penerbitan dokumen tersebut diduga berkaitan dengan persoalan administrasi dan sengketa kepemilikan tanah dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Padahal, pihaknya menegaskan bahwa 31 bidang tanah yang diajukan warga tersebut, menurut Forsi Goro, tidak termasuk dalam objek perkara sengketa.
“Kami meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kejelasan terkait tidak bisa diterbitkannya sporadik 31 warga. Sepengetahuan kami, bidang tanah tersebut tidak masuk dalam objek perkara,” tegas Elti.
Ia juga meminta pihak kelurahan bersikap terbuka apabila terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi warga. Dengan begitu, masyarakat dapat segera melengkapi kekurangan dokumen tanpa harus terus menunggu ketidakpastian.
“Kami meminta kejelasan kepada Pak Lurah agar memberikan kepastian kepada warga yang ingin membuat sporadik. Jika memang ada persyaratan yang kurang, sampaikan saja agar bisa dipenuhi. Yang terpenting, ada kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya persoalan sporadik, Forsi Goro turut menyoroti enam laporan polisi (LP) yang telah disampaikan warga sejak 2024 hingga 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan yang diduga melibatkan dua orang berinisial S dan R, yang disebut mengaku sebagai ahli waris H. Nawawi.
Elti mengaku hingga kini pihaknya masih mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan keenam laporan tersebut. Ia berharap kepolisian memberikan penjelasan secara transparan agar warga mengetahui proses hukum yang sedang berjalan.
“Sejak 2024 hingga 2026 sudah ada enam laporan yang disampaikan warga. Namun, sampai saat ini kami mempertanyakan sejauh mana penanganannya. Kami berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan masing-masing laporan tersebut,” ungkapnya.
Bahkan, Elti menyoroti adanya dugaan perbedaan kecepatan penanganan laporan antara pihak warga dan pihak yang berseberangan dalam sengketa tanah tersebut. Meski demikian, ia berharap persoalan itu dapat diklarifikasi secara terbuka oleh pihak kepolisian.
Menanggapi keluhan warga, Lurah Gotong Royong Juandiansah menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat menerbitkan dokumen sporadik karena masih berpedoman pada nota dinas yang dikeluarkan Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Dalam nota dinas tersebut, kata Juandiansah, pihak kelurahan diminta tidak menerbitkan dokumen terkait bidang tanah yang masih berstatus sengketa.
“Semua permasalahan tentu sudah saya komunikasikan kepada atasan. Terkait belum diterbitkannya sporadik, kami berpedoman pada nota dinas yang dikeluarkan Asisten I. Dalam nota dinas tersebut, pihak kelurahan diminta tidak mengeluarkan dokumen terkait tanah yang masih bersengketa,” jelasnya.
Meski demikian, Juandiansah menyatakan pihak kelurahan tetap berupaya mencari jalan penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa sporadik yang sebelumnya telah diterbitkan dan saat ini berada di tangan pihak yang mengaku sebagai ahli waris akan ditindaklanjuti melalui proses penarikan. Namun, langkah tersebut tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku.
“Sporadik yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu dan dipegang oleh pihak ahli waris akan dilakukan penarikan. Namun, semuanya ada proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Saya meminta warga untuk bersabar sembari proses berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menanggapi desakan warga terkait perkembangan enam laporan polisi tersebut. Ia memastikan seluruh laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Martoyo, pergantian pimpinan di lingkungan Polresta Bandar Lampung beberapa kali turut memerlukan penyesuaian dalam proses penanganan perkara. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penanganan sejumlah laporan terkesan berjalan lambat.
“Semua laporan yang ada pasti akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pimpinan di jajaran Polresta sudah beberapa kali berganti sehingga perlu penyesuaian. Karena itu, penanganannya terkesan agak lama. Tetapi, dapat dipastikan laporan yang ada akan segera ditindaklanjuti oleh Kapolresta yang baru,” ujar Martoyo.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan kepada kepolisian. Menurutnya, Polri harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum.
Musyawarah tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan keresahan sekaligus meminta kepastian kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun, pertemuan itu belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Kini, warga masih menunggu kejelasan nasib 31 permohonan sporadik serta perkembangan enam laporan polisi yang telah disampaikan sejak 2024.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung dan kepolisian tidak sekadar memberikan penjelasan, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dan transparan agar polemik sengketa tanah tersebut tidak terus berlarut-larut. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat pun menjadi harapan utama warga Kelurahan Gotong Royong.(WB)
Komentar