Beritakreativ.com, Bandar Lampung – Paguyuban Banteng Pemantau Struktura Lampung (Gerpol), menggelar Aksi unjuk rasa terkait Polemik surat dukungan untuk pergantian pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung mulai memanas, yang digelar Di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) PDI Perjuangan, Provinsi Lampung, Senin (03/07/2026).
Sejumlah kader PDI Perjuangan meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Provinsi Lampung turun tangan dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga menerbitkan surat dukungan tersebut.
Tuntutan terbagi 2, Pertama, terkait adanya surat penugasan dari DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung kepada Sekretariat DPRD (Sekwan) yang disebut berkaitan dengan P3K. Kader meminta agar pihak DPC memberikan penjelasan mengenai maksud surat tersebut, termasuk siapa yang dimaksud dan apa dasar penerbitannya.
Kedua, yang menjadi sorotan lebih serius adalah beredarnya surat dukungan dari sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) yang disebut-sebut berkaitan dengan proses pergantian pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung.
Ketua Kordinator Aksi, Sutedi, mengatakan penerbitan surat dukungan tersebut patut dipertanyakan apabila dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Kami sebagai warga PDI Perjuangan dan kader meminta kepada PDI Perjuangan Provinsi Lampung untuk memanggil mereka yang sudah mengeluarkan surat dukungan atas nama PAC untuk dimintai keterangan atau diklarifikasi oleh DPD, surat dukungan, dari PAC ke DPC maupun ke DPD,”
Ia menyebut isu yang beredar berada di kisaran Rp500 ribu per PAC. Jika dikaitkan dengan sekitar 20 PAC, nominalnya tentu menjadi perhatian serius.
Namun, ia menegaskan belum mengetahui secara pasti apakah uang tersebut benar-benar diberikan dan untuk kepentingan apa.
Ia mengaku persoalan tersebut semakin dipertanyakan lantaran dirinya sebagai bagian dari struktur partai mengaku tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
“Saya sebagai pengurus juga, wakil pengurus PAC PDI Perjuangan Tulang Bawang Barat, kami tidak dilibatkan. Nah, inilah yang kita kritisi,” tegasnya.
Menurutnya, apabila benar terdapat pemberian uang untuk memengaruhi atau memperoleh dukungan dalam proses pergantian pimpinan DPRD, persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah administrasi internal partai. Hal itu dinilai dapat menjadi pelanggaran serius terhadap aturan organisasi.
Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan sanksi berat apabila dugaan tersebut terbukti.
Ia meminta DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tidak tinggal diam. Pihak-pihak yang menerbitkan surat dukungan diminta dipanggil untuk menjelaskan dasar, mekanisme, serta proses munculnya surat tersebut.
Klarifikasi dinilai penting agar polemik tidak berkembang menjadi tudingan liar dan seluruh kader memperoleh kepastian mengenai apakah proses tersebut telah berjalan sesuai aturan organisasi.
“Kita juga belum lihat. Dugaannya, isu yang beredar sekitar Rp500 ribu per PAC, apabila ada temuan yang menyuap, Itu sudah sanksi berat, pelanggaran berat. Pentingnya suap, bisa dipecat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Perjuangan Lampung, Palgunadi, mengatakan, setelah sejumlah kader mendatangi kantor DPD untuk bersilaturahmi sekaligus meminta informasi terkait sejumlah kabar yang beredar dan menjadi perhatian di internal partai.
Menurutnya, kedatangan para kader tersebut bukan merupakan aksi demonstrasi. Mereka datang untuk meminta penjelasan mengenai dua persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan.
“Pertama mau silaturahmi, yang kedua mereka mau minta informasi tentang beberapa kabar yang viral,” ujar Sekretaris DPD PDIP Lampung.
Ia menjelaskan, salah satu yang dipertanyakan adalah surat tugas dari DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung kepada seorang pegawai yang disebut berkaitan dengan pengurusan atau pengawasan fraksi.
“Surat tugas untuk mengawasi fraksi kalau tidak salah, yang viral itu kan ada di situ,” katanya.
Selain surat tugas tersebut, para kader juga mempertanyakan adanya surat dukungan dari PAC-PAC yang disebut berkaitan dengan calon Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.
Namun, Sekretaris DPD PDIP Lampung menegaskan bahwa hingga saat ini kedua surat tersebut belum pernah diterima oleh DPD PDI Perjuangan Lampung.
“Dua-duanya surat itu belum pernah ke DPD. Jadi kita belum bisa menanggapi seperti itu. Kami sarankan mereka klarifikasi ke yang menerbitkan surat dulu, ke DPC atau yang menerbitkan surat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Wakil Bidang Kehormatan DPC, PDI Perjuangan, Melinda menjelaskan bahwa dirinya menjadi pihak dari DPC yang menemui sejumlah kader yang sebelumnya mendatangi DPD. Menurutnya, para kader mempertanyakan sejumlah surat yang beredar, termasuk surat penugasan terkait P3K serta surat yang disebut berkaitan dengan PAC.
Ia mengaku belum pernah melihat surat-surat yang dipertanyakan tersebut sehingga belum dapat memberikan jawaban secara pasti. Ia menyebut pertanyaan dan tuntutan para kader akan diteruskan kepada DPC untuk dibahas lebih lanjut.
Terkait adanya dugaan PAC menerima sejumlah uang atau “uang pelicin”, Melinda mengatakan bahwa aturan internal organisasi memang mengatur mengenai sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran. Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu dibuktikan terlebih dahulu.
“Kalau diaturannya sendiri sih ada, cuma kan ini benar atau enggaknya yang perlu dipertanyakan dulu,” ujar Melinda.
Melinda juga mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai informasi penarikan surat yang sebelumnya beredar. Ia menegaskan bahwa DPC belum dapat memastikan kebenaran surat tersebut karena dirinya belum melihat dokumen yang dimaksud.
Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menanggapi adanya aksi sejumlah PAC PDI Perjuangan yang disebut menuntut pergantian pimpinan DPRD. Ia mengatakan hingga kini belum menerima surat resmi terkait usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) maupun pergantian pimpinan DPRD.
Wiyadi juga menyebut pihaknya masih menunggu informasi resmi dari internal partai. Menurutnya, jika keputusan tersebut merupakan keputusan partai, dirinya akan mengikuti mekanisme dan keputusan yang berlaku.
“Yang jelas, kita belum tahu ada surat itu. Tentang penggantian-penggantian itu belum ada di kita. Kalau segala sesuatu keputusan partai, saya ikut,” ujar Wiyadi.(WB)
Komentar