
Beritakreatif com, Lampung Tengah – Penanganan dugaan penyimpangan dana rehabilitasi dan perbaikan fasilitas pendidikan (refit) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah mulai mengarah pada pemeriksaan para penerima anggaran. Sebanyak 83 kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan.
Pemeriksaan tersebut dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah pada Selasa (17/11/2026), sebagai bagian dari pendalaman dugaan adanya permintaan fee sebesar 15 persen dari anggaran yang diterima sekolah.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen, Okky Desvian, S.H., membenarkan adanya pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut.
“Kurang lebih ada 83 kepala sekolah yang kami panggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penerima dana refit tahun 2026,” ujar Okky kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan mencakup kepala sekolah penerima dana refit dari jenjang SD maupun SMP. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan penerima yang saat ini menjadi sasaran permintaan keterangan, dan tidak menutup kemungkinan berkembang sesuai kebutuhan penyelidikan.
Terungkapnya dugaan persoalan tersebut, kata Okky, berawal dari adanya laporan yang disampaikan masyarakat kepada pihak kejaksaan.
Dalam proses pendalaman, tim kejaksaan menemukan informasi awal mengenai dugaan permintaan fee sebesar 15 persen yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.
“Modus operandinya, dari pihak dinas ini ada oknum yang diduga meminta kurang lebih 15 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, Kejaksaan belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat maupun aliran dana tersebut. Seluruh informasi masih didalami melalui pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.
Okky menegaskan, pemeriksaan terhadap kepala sekolah merupakan tahapan awal untuk menguji kebenaran informasi dan laporan masyarakat.
Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan memanggil sejumlah pihak dari Dinas Pendidikan guna menelusuri siapa yang paling bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan tersebut.
“Untuk saat ini kami secara berjenjang. Hari ini terlebih dahulu meminta keterangan dari klaster sekolah. Tidak menutup kemungkinan nantinya pihak dinas juga akan kami mintai keterangan,” jelasnya.
Penanganan perkara ini diketahui merupakan bagian dari penanganan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang berkolaborasi dengan Kejari Lampung Tengah.
Karena itu, terkait jadwal pemeriksaan terhadap pihak Dinas Pendidikan maupun perkembangan penanganan perkara, Kejari Lampung Tengah akan berkoordinasi dengan tim Kejati Lampung.
Sebelumnya, tim kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Dinas Pendidikan dan sebuah kediaman yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.
Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta alat bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas (CCTV).
“Beberapa dokumen sudah kami ambil, termasuk alat bukti elektronik berupa CCTV dan rekaman-rekaman CCTV,” kata Okky.
Pengumpulan dokumen dan keterangan dari para kepala sekolah tersebut diharapkan dapat mengungkap konstruksi persoalan, termasuk memastikan apakah benar terdapat permintaan fee 15 persen sebagaimana informasi yang diterima kejaksaan.
Kejaksaan menegaskan pemeriksaan masih berlangsung. Oleh karena itu, pihak-pihak yang diduga terkait masih akan ditelusuri lebih lanjut guna menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang diperoleh. (*)










Komentar