Berita Kreatif, Bandar Lampung
Klaim lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung menuai tanda tanya. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, secara terbuka mengkritik ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dinilai berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Basuki menilai, lonjakan angka wisatawan yang diklaim mencapai 2,4 juta orang tidak sejalan dengan realitas di sektor perhotelan. Fakta di lapangan justru menunjukkan stagnasi okupansi hotel dan penerimaan pajak.
“Data yang saya terima, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta. Tapi anehnya, menurut data PHRI, okupansi hotel tidak naik, pajak hotel juga tidak bertambah. Ini jelas janggal,” ujar Ahmad Basuki, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, apabila peningkatan wisatawan benar-benar terjadi secara signifikan, dampaknya semestinya langsung terasa pada tingkat hunian hotel dan kontribusi pajak daerah. Namun kondisi tersebut tidak tercermin dalam laporan sektor usaha.
“Kalau wisatawan meningkat, logikanya hotel penuh dan pajak ikut naik. Faktanya tidak begitu. Maka wajar kalau muncul dugaan adanya ketidakakuratan, bahkan kemungkinan permainan data,” tegasnya.
Basuki mengungkapkan, PHRI Lampung mencatat tidak ada kenaikan okupansi hotel selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sementara klaim lonjakan wisatawan justru berasal dari Dinas Pariwisata. Perbedaan data yang mencolok ini dinilai berbahaya bila dibiarkan karena dapat menyesatkan arah kebijakan daerah.
“Kalau data yang dipakai keliru, perencanaan juga bisa salah. Ini bukan persoalan sepele,” ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman menyeluruh. Basuki menegaskan pihaknya akan memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk membuka data secara transparan dan menjelaskan perbedaan angka yang terjadi.
“Kami akan panggil semua pihak terkait. Duduk bersama, buka data, dan jelaskan secara terang. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi memastikan kebenaran data karena ini menyangkut PAD,” kata Basuki.
Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa berjalan jika data tidak jujur dan tidak sinkron.
“Kita sedang gotong royong membangun Lampung. OPD kita dorong maksimal menggali potensi PAD, tapi pengusaha juga harus merah putih, punya tanggung jawab yang sama,” ujarnya.
Komisi II DPRD Lampung pun meminta transparansi penuh dari seluruh pihak, baik OPD maupun PHRI, agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau datanya jujur dan transparan, kebijakan akan tepat sasaran. Jangan sampai angka besar hanya jadi klaim, tapi tidak pernah berubah menjadi pendapatan daerah,” pungkas Basuki. (*)
Komentar