Berita Kreatif, Tulangbawang
Kerusakan jalan penghubung Kabupaten Tulang Bawang menuju Mesuji sepanjang sekitar tiga kilometer kembali menjadi sorotan publik. Infrastruktur vital yang menjadi akses utama masyarakat tersebut dilaporkan masih berupa jalan tanah merah, meski telah berganti kepemimpinan daerah beberapa periode.
Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya video yang diunggah akun media sosial KBNI-News, yang memperlihatkan warga bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Dalam rekaman tersebut, masyarakat terlihat menimbun lubang jalan menggunakan batu untuk memperbaiki jalur yang dinilai semakin membahayakan pengguna.
Berdasarkan keterangan warga dalam video tersebut, kondisi jalan tidak hanya berlubang, tetapi juga menjadi sangat licin saat hujan turun. Situasi ini disebut kerap menghambat mobilitas masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga sekitar.
Lebih jauh, warga mengungkapkan bahwa perbaikan jalan telah dilakukan secara mandiri melalui pengumpulan dana swadaya masyarakat. Nilainya disebut telah mencapai sekitar Rp150 juta. Namun, upaya tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan belum mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur secara menyeluruh.
“Harapan kami pemerintah kabupaten dan provinsi bisa membantu membangun jalan ini,” ujar salah seorang warga dalam video yang beredar.
Diduga Minim Realisasi Pembangunan
Kondisi jalan yang belum tersentuh pembangunan permanen memunculkan pertanyaan terkait prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pasalnya, jalan penghubung antarwilayah tersebut disebut memiliki peran strategis sebagai jalur distribusi ekonomi masyarakat.
Sejumlah warga menyebut kerusakan jalan telah berlangsung lama dan belum menunjukkan perbaikan signifikan, meski terjadi pergantian kepala daerah. Hal ini memunculkan dugaan adanya ketimpangan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan kabupaten.
Jika merujuk pada fungsi jalan sebagai jalur penghubung antarwilayah, pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangan pengelolaan jalan. Namun hingga kini, belum terlihat realisasi pembangunan permanen di lokasi tersebut.
Dampak Ekonomi dan Keselamatan
Selain memperlambat mobilitas barang dan jasa, kondisi jalan yang rusak juga dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Warga menyebut jalur tersebut merupakan urat nadi aktivitas ekonomi, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan akses transportasi darat.
Minimnya pembangunan infrastruktur dasar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. Tanpa perbaikan permanen, masyarakat diperkirakan akan terus menanggung biaya tambahan, baik dari sisi transportasi maupun perawatan kendaraan.
Tunggu Langkah Konkret Pemerintah
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait rencana pembangunan jalan penghubung tersebut. Warga berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera mengambil langkah nyata agar akses transportasi dapat berfungsi optimal.
Masyarakat menegaskan, persoalan jalan rusak bukan sekadar masalah kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan serta keberlangsungan perekonomian warga. (*)
Komentar