Berita Kreatif, Bandar Lampung
Aliansi Lampung Melawan, yang tergabung dari berbagai Universitas Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, pada Senin, (23/2/2026).
Adapun tuntutan massa aksi tersebut, terdapat 6 poin penting tuntutan yaitu,
- Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara.
- Mewujudkan pendidikan gratis.
- Menambah anggaran pendidikan
- Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
- Memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa.
- Mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan.
Ditengah massa aksi tersebut, Kadisdikbud Lampung Thomas Amirico, yang juga turut dihadir ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Ketua Komisi V Yanuar Irawan, Anggota Komisi V M Syukron Muchtar, dan beberapa anggota dewan lainnya turun langsung menerima aspirasi tersebut.
Thomas saat memberikan penjelasan kepada mahasiswa menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar 120 Miliar, tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah.
“Tahun ini Pemprov menganggarkan tambahan Rp120 miliar untuk Dinas Pendidikan. Sebelumnya sekolah masih memungut uang komite, namun sesuai kebijakan pemerintah, pungutan itu akan dihapus. Maka mulai Maret nanti akan disalurkan bantuan pendidikan daerah sebesar Rp120 miliar yang dicairkan per triwulan untuk menggantikan uang komite,” kata Thomas.
Lebih lanjut, Thomas mengatakan, untuk seluruh guru honorer di Provinsi Lampung telah dilantik PPPK Paruh Waktu dan Full Waktu yang merupakan perhatian khusus pemprov Lampung.
“Seluruh guru honorer telah di angkat, baik Full waktu dan paruh waktu. Untuk P3k paruh waktu khusus guru di gaji dengan 2,4 juta ini merupakan atensi khusus kepedulian pemprov Lampung,” lanjutnya.
Dia juga menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan agar meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Siswa agar Angka Partisipasi Kasar (APK) juga meningkatkan.
“Pak gubernur juga telah memerintahkan kepada kami untuk meningkatkan SDM siswa maupun guru untuk kompetensinya supaya APK kita bisa meningkatkan,” ujar dia.
Selain itu, Thomas juga menyampaikan secara tegas menolak memberikan rekomendasi izin operasional SMA Siger karena persyaratan tidak lengkap. Selain itu, ia juga meminta agar siswa yang telah melakukan proses pembelajaran dapat dipindahkan.
“Khusus untuk SMA Siger secara tegas menolak memberikan rekomendasi izin operasional karena syaratnya tidak lengkap. Untuk siswa yang telah melakukan pembelajaran kami minta kepada yayasan sebelum penerimaan siswa baru segera dipindahkan,” tegasnya. (WB)
Komentar