Oleh: Dr. Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt., ChFA (Pengamat Ekonomi dan Keuangan/Akademisi UIN Raden Intan Lampung)
Berita Kreatif.com- Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini seharusnya tidak lagi hanya diperingati sebagai romantisme sejarah lahirnya kesadaran kebangsaan, tetapi menjadi momentum evaluasi besar tentang sejauh mana Indonesia benar-benar sedang bangkit secara ekonomi. Sebab dalam realitas hari ini, ukuran kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan militernya, tetapi oleh kemampuan ekonominya menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, stabilitas harga, dan kemandirian nasional.
Indonesia saat ini sedang berada pada titik yang menentukan. Di satu sisi, pemerintah sedang membangun optimisme besar tentang masa depan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tekanan daya beli, sulitnya lapangan pekerjaan formal, meningkatnya biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi global yang terus menghantui. Inilah tantangan utama kebangkitan nasional era modern bagaimana pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa hingga ke lapisan masyarakat bawah, bukan hanya terlihat dalam angka statistik.
Dalam konteks tersebut, berbagai program pemerintahan Prabowo Subianto layak diapresiasi karena mencoba membangun fondasi ekonomi jangka panjang yang lebih berani dibanding pola pembangunan sebelumnya. Fokus pada swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, penguatan pertahanan ekonomi nasional, serta program makan bergizi gratis menunjukkan adanya perubahan arah pembangunan yang lebih strategis dan berorientasi pada penguatan domestik.
Namun yang menarik untuk dicermati, pemerintah saat ini tampaknya mulai menyadari bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada konsumsi semata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia terlihat tumbuh, tetapi struktur ekonominya rapuh karena terlalu bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan ekspor bahan mentah. Akibatnya, ketika dunia mengalami tekanan global, dampaknya langsung terasa terhadap stabilitas dalam negeri.
Karena itu, kebijakan hilirisasi menjadi langkah yang sangat penting. Indonesia selama puluhan tahun terlalu lama menjadi “negara pengirim bahan baku murah” bagi negara industri. Nikel dikirim mentah, sawit diekspor mentah, hasil tambang dijual mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati negara lain. Kebijakan hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah merupakan bentuk perlawanan terhadap model ekonomi kolonial modern tersebut.
Namun hilirisasi tidak boleh berhenti hanya pada pembangunan smelter atau kawasan industri besar. Kebangkitan ekonomi nasional harus menyentuh struktur ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memastikan bahwa UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah ikut masuk dalam rantai industrialisasi nasional. Jika tidak, maka pertumbuhan hanya akan terkonsentrasi pada kelompok pemodal besar dan ketimpangan ekonomi akan semakin melebar.
Program makan bergizi gratis juga perlu dilihat dari perspektif ekonomi yang lebih luas. Banyak pihak memandang program ini sekadar kebijakan populis, padahal jika dijalankan dengan tata kelola yang baik, program tersebut dapat menjadi mesin penggerak ekonomi desa. Bayangkan jika kebutuhan pangan program tersebut dipasok dari petani lokal, peternak lokal, UMKM pangan lokal, maka uang negara akan berputar langsung di masyarakat bawah. Efek ekonominya sangat besar terhadap penciptaan pasar domestik.
Tetapi pemerintah juga harus realistis bahwa program besar memerlukan tata kelola yang disiplin. Tantangan terbesar Indonesia bukan kekurangan program, melainkan lemahnya pengawasan dan kebocoran anggaran. Banyak kebijakan bagus gagal bukan karena konsepnya salah, tetapi karena implementasinya tidak efisien dan rentan permainan elite birokrasi maupun kepentingan politik.
Dalam konteks kebangkitan ekonomi nasional, pemerintah juga perlu memberi perhatian serius terhadap ancaman deindustrialisasi dini. Indonesia menghadapi situasi paradoks: pertumbuhan ekonomi cukup stabil, tetapi banyak industri padat karya mulai melemah akibat tekanan impor dan rendahnya daya saing produksi nasional. Jika tidak diantisipasi, Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan tanpa penciptaan pekerjaan berkualitas.
Karena itu, negara harus hadir melindungi industri strategis nasional tanpa takut dicap proteksionis. Negara-negara maju hari ini justru sedang memperkuat proteksi industrinya masing-masing. Amerika melindungi industri teknologinya, China melindungi manufakturnya, India memperkuat industri domestiknya. Indonesia tidak boleh terlalu liberal hingga pasar dalam negeri justru dikuasai produk impor.
Di sisi lain, pemerintah juga patut diapresiasi karena mulai mendorong transformasi ekonomi hijau dan transisi energi. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon dan Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon, energi terbarukan, dan industri hijau global. Tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa agenda green economy tidak hanya menjadi slogan internasional, melainkan benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja dan investasi nasional.
Pemerintah juga perlu memperkuat literasi ekonomi masyarakat. Kebangkitan nasional modern tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan pola pikir produktif. Masyarakat perlu didorong menjadi pelaku ekonomi, bukan hanya konsumen. Kampus, sekolah, pesantren, hingga komunitas desa harus dilibatkan dalam membangun budaya kewirausahaan, inovasi teknologi, dan kesadaran ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah harus menjaga komunikasi publik ekonomi secara realistis. Optimisme memang penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan kejujuran terhadap tantangan yang sedang dihadapi negara. Kebangkitan ekonomi tidak boleh dibangun di atas pencitraan semata. Sebab masyarakat hari ini semakin kritis dan mampu membedakan antara pertumbuhan ekonomi yang nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya terasa di laporan.
Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, ada satu hal penting yang perlu dipahami bersama: kebangkitan ekonomi tidak lahir dari pidato semata, tetapi dari keberanian mengambil keputusan besar yang kadang tidak populer. Indonesia membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, keberpihakan terhadap industri nasional, keberanian memberantas mafia impor, penguatan produksi dalam negeri, serta perlindungan terhadap ekonomi rakyat.
Jika pemerintah mampu menjaga konsistensi arah pembangunan, memperkuat pengawasan, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat bawah, maka Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dunia dalam satu dekade mendatang. Tetapi jika kebijakan hanya berhenti pada slogan dan seremonial, maka kebangkitan nasional hanya akan menjadi peringatan tahunan tanpa perubahan substantif.
Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum membangkitkan kesadaran baru bahwa kemerdekaan ekonomi adalah bentuk perjuangan modern Indonesia. Sebab bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang merdeka secara politik, tetapi bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatan ekonominya sendiri. (*)
Komentar